brdnusantaranews.com
BREBES – brdnusantaranews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras penanganan Covid-19 di Kabupaten Brebes. Pemeriksaan berlangsung di Aula Mapolres Brebes, Rabu (9/9/2026).
Pemeriksaan yang dimulai sekitar pukul 10.10 WIB itu berkaitan dengan penyaluran bansos pada September, Oktober, dan November 2020.
Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, Masfuri, mengatakan dirinya hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Ia menyebut perkara tersebut telah memasuki tahap penetapan tersangka.
“ Kami hanya dimintai keterangan saja selaku saksi,” ujar Masfuri di sela pemeriksaan.
Menurut Masfuri, perkara tersebut diduga melibatkan pihak Direktorat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) serta perusahaan pengangkut atau transporter bantuan.
Dalami Distribusi Bantuan
Perwakilan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Brebes, Hendrik Maulana, menjelaskan, pemeriksaan terhadap jajaran Dinas Sosial dan pengurus PKH berfokus pada mekanisme penyaluran bantuan selama masa pandemi.
Dari 17 orang yang diperiksa, 15 di antaranya merupakan pengurus PKH tingkat kecamatan. Sementara dua lainnya berasal dari pihak Dinas Sosial.
Penyidik, kata Hendrik, meminta keterangan terkait validitas distribusi bantuan dari transporter hingga sampai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Pihak PKH hanya dimintai keterangan untuk memastikan apakah bantuan tersebut benar-benar sampai ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dikirim oleh pihak transporter,” jelasnya.
Hendrik menambahkan, berdasarkan pantauan pihaknya saat penyaluran berlangsung, bantuan tersebut telah tersalurkan kepada seluruh KPM.
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Puluhan Saksi
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi adanya jadwal pemeriksaan terhadap 38 saksi yang berasal dari wilayah Kabupaten Brebes dan Jember.
Selain Masfuri, pihak yang disebut masuk dalam pemeriksaan antara lain mantan Kepala Bidang Bansos Dinsos Brebes tahun 2020, Hasan Basri, Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah, Sri Muniati, serta sejumlah koordinator kecamatan dan pendamping sosial PKH.
Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan dan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP) masih berlangsung.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bansos beras Covid-19. Namun, keterangan para saksi belum dapat disimpulkan sebagai bukti keterlibatan dalam perkara tersebut.