Brebes dengan DPT Terbesar di Jateng Jadi Sorotan, Shintya Dorong Data Pemilih Terus Diperbarui
BREBES – brdnusantaranews.com - Kabupaten Brebes menjadi daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Jawa Tengah. Dengan sekitar 1,52 juta pemilih, akurasi data menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.
Hal itu disampaikan Anggota DPR RI Komisi II, Hj. Shintya Sandra Kusuma, saat menghadiri Sosialisasi Pengawasan Pemilu Berkelanjutan dan Edukasi Pemilih Pemula yang diselenggarakan bersama KPU RI di Kabupaten Brebes, Kamis (16/7).
Menurut Shintya, besarnya jumlah pemilih di Brebes menjadi tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan data pemilih selalu diperbarui. Pemutakhiran data secara berkelanjutan dinilai menjadi langkah penting agar setiap warga negara tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
"Brebes memiliki DPT terbesar di Jawa Tengah. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar data pemilih selalu akurat dan mutakhir," ujarnya.
Ia menegaskan, hak memilih merupakan hak konstitusional yang harus dijamin negara. Karena itu, pembaruan data pemilih tidak boleh hanya dilakukan menjelang pemilu, melainkan harus berlangsung secara berkesinambungan mengikuti perubahan data kependudukan masyarakat.
"Hak memilih adalah hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara terus-menerus agar tidak ada masyarakat yang kehilangan hak pilih hanya karena masalah administrasi atau perubahan status kependudukan," tegasnya.
Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari organisasi kemasyarakatan, pemuda, pelajar, mahasiswa hingga Generasi Z. Selain memberikan edukasi kepada pemilih pemula, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi.
Shintya berharap sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kualitas data pemilih semakin baik dan pelaksanaan pemilu mendatang berjalan lebih transparan, inklusif, serta menjamin hak politik seluruh warga.