DPRD Kritik Pedas Kinerja Pj Bupati Brebes: Hanya Fokus Seremonial

 

Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin 

BREBES – brdnusantara.online - DPRD Kabupaten Brebes mengkritik pedas kinerja Pj Bupati Brebes, Urip Sihabudin, yang telah bertugas hampir setahun belakangan. Sejak dilantik Gubernur Jateng saat itu, Ganjar Pranowo pada akhir tahun 2022 lalu, kinerja PJ Urip Sihabudin dianggap lebih fokus kegiatan seremonial.

Para wakil rakyat bahkan mengaku kecewa, karena Pj Bupati sering absen saat rapat Badan Anggaran (Banggar) atau rapat penting lainnya. Padahal rapat membahas anggaran itu, kehadiran Pj Bupati sangat dibutuhkan terkait kebijakan yang diambil.

DPRD juga memberikan evaluasi kritik tajam terhadap kinerja Pj Bupati. Dari catatan-catatan anggota DPRD Brebes, kinerja Pj Bupati dinilai masih banyak yang minus dan biasa saja.

“Masa kepemimpinan Pj Bupati ini hampir satu tahun. Kami menemukan banyak evaluasi terkait kinerja Pj Bupati yang ternyata dari catatan-catatan masih banyak nilai minusnya. Tapi kenapa kok ini seakan santai-santai saja. Kalau kegiatan seremonial sering datang,” ungkap Ketua Fraksi PKB DPRD Brebes, Musyafa, Kamis (19/10/2023)

Ia menegaskan, Pj Bupati diangkat bukan karena jabatan politik, tetapi diangkat karena kewenangan sebagai ASN. DPRD Brebes awalnya sangat mengapresiasi Pj Bupati yang berasal dari putra daerah.

Namun belakangan sering sekali rapat banggar tidak hadir. Beberapa rapat yang butuh keputusan langsung dan butuh kehadiran Pj Bupati banyak diwakilkan.

“Ini kita menyayangkan betul, dengan masa jabatan yang tidak panjang, dan permasalahan di Brebes yang cukup banyak. Apalagi kondisi Brebes yang belum bisa menangani masalah kemiskinan dengan baik dan IPM juga rendah,” kata pria yang juga Komisi IV DPRD Brebes.

Selain sering tak hadir dalam rapat penting bersama legislatif, kata dia, beberapa persoalan lainya banyak yang belum terselesaikan. Di antaranya, terkait tunjangan P3K yang belum selesai.

“Bagaimana anggaran perbaikan jalan sampai sekarang masih menguap ke mana-mana, karena memang tidak banyak porsi anggaran untuk dialokasikan pada insfrastruktur. Semua itu, butuh solusi bersama, duduk bareng bagaimana diakhir tahun politik bisa menciptakan situasi yang lebih baik,” ungkapnya.

Bagaimana permasalahan yang ada, kata dia, harusnya bisa ditangani Pj Bupati. Karena selama ini mempunyai pengalaman sampai tingkat Jawa Tengah.

“Harusnya dapat disalurkan di Kabupaten brebes karena Urip asli kelahiran Brebes.”

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ketika prestasi Pj Bupati baik, di 2024 banyak partai politik yang berani dan mau mengusungnya,l. Karena dalam kepemimpinannya banyak menuntaskan permasalahan-permasalahan yang ada.

“Itu seandainya ya,” katanya.

Hal senada diungkapkan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Heri Fitriansyah. Dia mengatakan, dalam hal kepemimpinan Pj Bupati, dinilai lebih cenderung mengikuti aturan yang ada di pusat. Meskipun aturan itu konstruksi dan dasar hukumnya belum terlalu kuat.

“Jadi lebih condong ke atas, itu karena Pj Bupati seorang birokrat, seorang ASN, sehingga nilai-nilai terhadap aturan meskipun hanya surat edaran terlalu difokuskan ke sana,” kata Heri Fitriansyah.

Padahal, kata Heri, permasalahan di bawah cukup banyak, yang harusnya bisa diselesaikan. Salah satunya, di perubahan anggaran bisa diupayakan.

“Pj Bupati ini kami nilai mampu menampung apa yang menjadi masukan, tetapi belum menindaklanjuti. Menurut saya, harusnya apa yg dikehendaki masyarakat itu, kemudian dikomunikasikan dengan bidang-bidang yang membidangi di bawahnya, dan mengeksekusinya segera,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya meragukan Pj Bupati ada kepentingan politik atau tidak ketika di tahun 2024 nanti.

“Kalau memang tidak ada kepentingan politik, menjadi momen yang bagus karena Pj Bupati berada di posisi netral, dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat.”

Dia berharap di tahun 2024, Pj Bupati mampu mengakomodir permasalahan yang ada di bawah dijadikan prioritas.

“Jadi banyak kepentingan-kepentingan di bawah yang harusnya jadi prioritas. Contohnya, masalah sampah dan jalan, ini kan permasalahan utama. Kemudian, air bersih, pelayanan kependudukan, ini juga harus menjadi prioritas, tidak hanya masalah pemilu saja,” beber dia.

Sementara Wakil Ketua Komisi II Mustolah menyoroti masih kurangnya komunikasi di internal eksekutif. Sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan masyarakat. Ia juga mengingatkan, banyak oknum pejabat yang cari muka kepada Pj Bupati dan itu perlu diperhatikan.

“Saya ada catatan PJ Bupati Brebes yang perlu diperhatikan. Pertama, bangunan internal eksekutif diharapkan bisa menjadi satu ikatan. Kami nilai komunikasi internal eksekutif masih lemah, hal ini harus ditata dan dibenahi.

Jika ini dibiarkan, akan berpengaruh kepada kinerja dan palayanan masyarakat. Ini lantaran belum bisanya bawahan memahami perintah dari atasan komunikasi semua dilakukan terbuka,” paparnya.

Di sektor pendapatan, lanjut dia, pihaknya melihat dari perubahan iklim investasi saat ini, Brebes mempunyai banyak peluang. Namun, peluang itu yang hingga saat ini belum bisa tertangkap oleh SKPD yang membidangi.

“Hal ini salah satunya yang perlu dikomunikasikan di internal. Sehingga terbangun kebijakan dan komunikasi secara menyeluruh dalam sistem internal eksekutif,” jelasnya.

Terpisah, Pj Bupati Urip Sihabudi saat dikonfirmasi terkait evaluasi kinerja tersebut mengatakan, pihakya berterimakasih atas semua masukan dari DPRD.

Masukan itu, lanjut dia, akan menjadi bahan untuk perbaikan kinerja ke depan. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi internal, karena eksekutif itu bukan hanya Pj Bupati. Tapi seluruh jajaran Pemkab Brebes, termasuk ada Sekda dan para kepala dinas.

“Saya berterima kasih atas masukan ini. DPRD merupakan mitra kami, dan akan saya perbaiki kalau itu memang kurang,” kata Urip Sihabudin.

Dia mengakui, selama menjabat Pj Bupati Brebes yang hampir satu tahun, ada pekerjaan rumah yang cukup berat. Di antaranya, soal pengembangan ekomoni dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kondisi insfrastruktur di Brebes juga kurang mendukung, padahal kebutuhan masyarakat itu sederhana. Misalnya petani, mereka hanya butuh air. Namun prosesnya tidak hanya butuh air lalu dikasih air.

“Terkait masalah SDM, kita masih banyak putus sekolah. Ini tidak hanya terkait pendidikan formal, tetapi juga non formal harus ditingkatkan sebagai dasar agar bisa bekerja di pabrik. Ini harus kita tingkatkan,” jelasnya.

Sedangkan tahun 2024, Urip mengatakan pembangunan harus fokus. Di antaranya, di sektor pertanian yang menjadi andalan utama Brebes, khususnya bawang merah. Pihaknya sudah menyusun role map, mulai dari sistem pertanian hingga bisnisnya. Kemudian, sektor pedagangan dan investasi terus didorong.

“Namun semuai itu harus kita dukung dengan infrastruktur dan SDM tadi, termasuk anggaranya,” pungkasnya.***